Seputarinfo.com - Adanya sertaa dari UNDP (United Nations Development Programme) sekualitas Rp 107,8 miliar untuk pengembangan program LGBT di Indonesia mendapat tasumsi serius dari DPR RI.
Anggota Komisi VIII Bowo Sigit Prabowo mekualitas, pemerintahan Jokowi tidak peka terhadap kondisi sosial bangsa Indonesia. Semestinya, menurut politisi Partai Golkar itu, pemerintah bisa memfilter bantuan-bantuan dari internasional.
"Dan pemerintahan Jokowi ini, boleh saya katakan, tidak peka terhadap kondisi sosial bangsa kita," kata Bowo semacam dikutip Republika, Ahad (14/2/2016).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bowo Sigit Prabowo mekualitas, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) abai terhadap kondisi sosial bangsa Indonesia. Faktor tersebut menanggapi adanya sertaa dari United Nations Development Programme (UNDP) alias Badan Program Pembangunan PBB sekualitas Rp 107,8 miliar untuk program LGBT di Indonesia.
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, seharunya pemerintah bisa memfilter bantuan-bantuan dari internasional. Terlebih, saat adanya bacaan ihwal bantuan UNDP yang berkaitan dengan LGBT, sewajibnya pemerintah menolaknya.
"Dan pemerintahan Jokowi ini, boleh saya katakan, tidak peka terhadap kondisi sosial bangsa kita," kata Bowo terhadap Republika, Ahad (14/2).
Lebih jauh ia mekualitas, apabila sertaa UNDP itu bisa mengalir ke Indonesia berarti pemerintahan Jokowi sangat lalai serta menyepelekan mengenai adat bangsa.
Ia membahas, tidak ada satupun agama yang membenarkan LGBT di Indonesia. Kemudian, tidak ada sosial adat Indonesia yang mengajarkan LGBT. Sehingga, menurutnya, apabila sertaa UNDP tersebut bisa mengalir ke Indonesia, artinya pemerintahan Jokowi sangat lalai serta menyepelekan mengenai adat bangsa.
"Bagaiamana faktor yang peka, yang bisa membikin kegaduhan bangsa ini, itu dibiarkan oleh negara untuk diterima," ucap Bowo.
Sewajibnya, ia berkata, apabila terbukti pemerintah ingin menerima sertaa bantuan dari UNDP, wajib dijelaskan masalah yang banyak penting, semacam anak-anak terlantar, masalah perempuan, kesehatan, pendidikan serta tidak sedikit lainnya.
"Pemerintahan Jokowi tidak peka terhadap kondisi bangsa kita, ini kan jika banyak peka, wajibnya dilarang tahun 2015, karena sertaanya sejak 2014," jelasnya.
2 comments
Write commentso.o. kok bisa ya...
ReplyUps
ReplyEmoticonEmoticon